kickstand-project.org – Bupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Herybertus Geradus Laju Nabit, memberikan pernyataan resmi mengenai keputusan yang diambil berhubungan dengan pemecatan 249 tenaga kesehatan non-aparatur sipil negara (ASN). Beliau menekankan bahwa keputusan untuk tidak memperbaharui Surat Perintah Kerja (SPK) mereka tidak diambil dengan ringan dan merupakan hasil dari demonstrasi yang bertentangan dengan proses dialog yang telah berlangsung.
Evaluasi Kebijakan Kontraktual Tenaga Kesehatan
Dalam menghadapi tuntutan tenaga kesehatan non-ASN, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah berupaya mempertahankan mereka dalam rangka pencapaian target-target pembangunan kesehatan. Namun, beliau menyatakan bahwa kegiatan demonstrasi yang mereka lakukan telah memaksa pihaknya untuk mereevaluasi kebijakan kontrak kerja untuk tahun berikutnya.
Respon terhadap Aspirasi dan Keterbatasan Anggaran
Bupati Hery menjelaskan bahwa sebagian aspirasi yang diajukan oleh tenaga kesehatan tersebut telah ditanggapi dan ditindaklanjuti, dengan beberapa di antaranya dirujuk ke pemerintah pusat. Namun, beliau menegaskan bahwa keterbatasan anggaran daerah menjadi penghalang utama dalam memenuhi beberapa tuntutan mereka, seperti permintaan penempatan di pusat kesehatan masyarakat tertentu dan penyesuaian gaji sesuai upah minimum regional.
Konsekuensi Demonstrasi terhadap Kepercayaan Kepala Daerah
Demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan non-ASN dianggap oleh Bupati Hery sebagai indikasi kekurangan disiplin dan kepercayaan terhadap kepala daerah, yang pada gilirannya telah mengurangi kepercayaan beliau terhadap kelompok tersebut. Ini mencerminkan kebijakan yang diambil sebagai respons terhadap insubordinasi yang dirasakan.
Status Permohonan Maaf dan Keberlanjutan Kontrak
Mengenai permintaan maaf yang disampaikan oleh tenaga kesehatan yang dipecat beserta permohonan untuk dipekerjakan kembali, Bupati Hery menyatakan bahwa belum ada informasi detail yang diterima, sehingga belum bisa memberikan respons definitif terkait dengan masa depan kerja mereka.
Isu ini menyoroti tantangan dalam manajemen tenaga kesehatan di daerah dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal daerah dan kebutuhan operasional di sektor kesehatan. Dialog yang efektif antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dan tenaga kesehatan non-ASN diharapkan dapat berlangsung untuk menemukan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.
